Beberapa waktu lalu, muncul sebuah pertanyaan: jika terjadi kebakaran pada aset pemilik usaha yang telah diasuransikan, bila ditemukan bahwa penyebabnya adalah kelalaian atau tindakan karyawan sendiri, apakah kerugian tersebut dijamin oleh polis asuransi? Tentu pertanyaan ini tidak dapat dijawab secara…
Dalam Asuransi, dikenal 6 prinsip yang mendasari perjanjian Asuransi, yaitu sebagai berikut: 1. Insurable Interest (Kepentingan yang Dapat Diasuransikan) diatur dalam pasal 250 dan 268 KUHD 2. Utmost Good Faith (Itikad Baik yang Sempurna) yaitu diatur dalam pasal 251 KUHD.…
Tidak jarang Perusahaan asuransi menolak klaim dengan alasan pemegang polis terlambat membayar premi. Namun, Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya memberikan pandangan hukum yang berbeda. MA menegaskan bahwa alasan penolakan klaim atas dasar keterlambatan pembayaran premi tidak dapat dibenarkan. Dalam amar…
Dalam dunia usaha, Asuransi kerap diartikan sebagai produk komersil penyedia jasa pertanggungan. Kehadirannya sangat krusial untuk mengamankan aset Perusahaan dari potensi kerugian akibat peristiwa-peristiwa tidak terduga, seperti kebakaran, banjir, kerusakan mesin produksi, dan lainnya. Untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai hakikat…
Subrogasi merupakan istilah yang cukup jarang kita dengarkan dalam keseharian dan bagi yang pertama sekali mendengar istilah ini pun tidak jarang masih salah mengerti dengan penerapan istilah subrogasi. Secara garis besar, dalam konteks keperdataan, Lembaga subrogasi mengatur pergantian kedudukan kreditur…
Rencana pemerintah mewajibkan Asuransi Wajib TPL bagi kendaraan Bermotor masih belum terealisasi karena aturan turunannya yang harusnya paling lambatnya 2 tahun sejak UU PPSK diundangkan masih belum diterbitkan. Hal yang ditunggu dari aturan pelaksana program asuransi Wajib TPL bagi kendaraan…
Putusan Mahkamah Konstitusi No .83/PUU-XII/2024 tidak membuat Perusahaan Asuransi tidak dapat membatalkan kontrak Asuransi. Namun memberikan persyaratan agar tetap berlaku secara konstitusi dalam menjalankan Pasal 251 KUHD yaitu bila ditemukan atau diduga pelanggaran atas pasal 251 KUHD ini oleh Tertanggung…
